JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan masih banyak sekolah menghadapi persoalan serius terkait keterbatasan tenaga pendidik. Temuan ini diperoleh dari kunjungan lapangan ke SMA Negeri 1 Piyungan, Bantul, serta SMK Negeri 3 Kasihan (SMSR Yogyakarta), pekan ini.
Di SMA Negeri 1 Piyungan, pihak sekolah menyampaikan kebutuhan mendesak akan guru pada mata pelajaran inti. Anggota Komisi D, Tustiyani, menyebutkan setidaknya ada empat mata pelajaran yang masih kekurangan guru, yakni sejarah, matematika, geografi, dan kimia. “Itu kami catat sebagai perhatian utama,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).
Selain soal tenaga pendidik, Komisi D juga menyoroti tata kelola dana sumbangan di sekolah negeri. Regulasi dinilai perlu diperkuat agar tidak membebani keluarga kurang mampu, namun tetap memberi ruang bagi pihak yang mampu untuk berkontribusi lebih besar.
Kondisi serupa ditemukan di SMSR Yogyakarta. Sekolah seni rupa dengan lebih dari 1.000 siswa itu masih bergantung pada delapan pegawai honorer yang tidak tercatat dalam sistem Dapodik.
Akibatnya, mereka tidak bisa dibiayai melalui dana BOS dan hanya mengandalkan dukungan komite sekolah. Kekurangan guru bahkan membuat sekolah terpaksa menghapus mata pelajaran sejarah.
Anggota Komisi D DPRD DIY, Rahayu Widi Nuryani, menilai persoalan honorer membutuhkan penyelesaian yang hati-hati. Jika digantikan PNS, tenaga honorer berpotensi kehilangan penghasilan. Namun jika dibiarkan, beban komite sekolah akan semakin berat.
“Siswa tidak seharusnya mengalami kemunduran dalam proses belajar akibat kurangnya jumlah tenaga pendidik,” tegasnya.
DPRD DIY berjanji menindaklanjuti aspirasi ini, termasuk mengevaluasi kemungkinan pemanfaatan dana keistimewaan untuk mendukung solusi jangka panjang mengatasi kekurangan tenaga pendidik. (ihd)
