Kasus Kopi DP, Pelapor Tolak Dinilai Sekadar Sengketa Perdata

Sabtu, 27 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Bandar Lampung — Agenda konfrontasi antara pelapor dan terlapor dalam perkara dugaan penipuan investasi franchise Kopi DP di Polda Lampung berlangsung Jumat (26/6/2026). Pertemuan tersebut mempertemukan pelapor Viqky Anaz Astono dengan AR, pemilik Kopi DP yang dilaporkan terkait dana investasi senilai Rp685 juta.

Dalam agenda yang digelar penyidik tersebut, masing-masing pihak hadir didampingi kuasa hukum. Viqky didampingi tim dari Bumi Adil Law Firm & Associates, yakni Mega Sekar Ningrum, S.H., dan Achmad Ghozi, S.H., M.H.

Tim kuasa hukum pelapor menilai, proses konfrontasi justru memunculkan persoalan lain setelah pihak terlapor disebut lebih menitikberatkan pada upaya menghadirkan saksi ahli hukum perdata.

Menurut kuasa hukum Viqky, langkah tersebut dinilai sebagai upaya untuk mengarahkan perkara menjadi sekadar sengketa wanprestasi, bukan dugaan tindak pidana.

“Uang investasi sudah diterima, tetapi fisik bisnis yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Kami mempertanyakan pertanggungjawaban atas dana tersebut,” ujar Achmad Ghozi seusai agenda konfrontasi di Mapolda Lampung.

Ia mengatakan, pihak pelapor telah menyiapkan sejumlah bukti serta pendapat hukum dari ahli pidana yang menyebut rangkaian peristiwa tersebut memiliki unsur dugaan penipuan dan penggelapan.

Menurut dia, jika sejak awal kerja sama bisnis berjalan dengan itikad baik, maka pihak terlapor dapat menjelaskan secara terbuka mengenai penggunaan dana, perkembangan usaha, serta keberadaan outlet yang dijanjikan.

“Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pertanggungjawaban dana yang telah disetorkan dan mengapa bisnis yang dijanjikan tidak berjalan,” katanya.

Bumi Adil Law Firm & Associates menyatakan tetap menyerahkan proses hukum kepada penyidik Polda Lampung. Mereka berharap perkara tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada.

“Kami ingin perkara ini diuji secara objektif, apakah benar hanya persoalan bisnis atau terdapat dugaan perbuatan pidana di dalamnya,” ujar Achmad.

Kasus tersebut bermula dari kerja sama investasi franchise Kopi DP dengan nilai Rp685 juta. Pihak pelapor menyatakan telah memenuhi kewajibannya, namun bisnis yang dijanjikan belum terealisasi hingga saat ini.

Pihak kuasa hukum korban memastikan akan terus mengawal proses penyidikan dan menyerahkan seluruh bukti yang dinilai relevan untuk mengungkap persoalan tersebut. (rel)

Berita Terkait

Gubernur Lampung Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Pembangunan Berbasis Data
Sekdaprov Marindo Kurniawan Jadi Bagian Pendataan Kehormatan Sensus Ekonomi 2026
Rahmat Mirzani Djausal: Budaya Lokal Harus Jadi Fondasi Karakter Generasi Muda
Gubernur Mirza Siapkan Program Satu Desa Satu Sarjana Mulai 2027
TP PKK Lampung Isi Tahun Baru Islam dengan Pengajian dan Aksi Sosial untuk Anak Panti
Sekolah Rakyat Kota Baru Siap Dibuka, Pemprov Lampung Perkuat Persiapan Lintas Sektor
Yudisium Fakultas Teknik Unila, Gubernur Mirza Ajak Generasi Muda Berinovasi untuk Lampung
Dorong Transformasi Digital, Pemprov Lampung Resmikan Platform Toko Tapis

Berita Terkait

Sabtu, 27 Juni 2026 - 10:55 WIB

Gubernur Lampung Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Pembangunan Berbasis Data

Sabtu, 27 Juni 2026 - 10:42 WIB

Kasus Kopi DP, Pelapor Tolak Dinilai Sekadar Sengketa Perdata

Jumat, 26 Juni 2026 - 10:10 WIB

Rahmat Mirzani Djausal: Budaya Lokal Harus Jadi Fondasi Karakter Generasi Muda

Kamis, 25 Juni 2026 - 19:00 WIB

Gubernur Mirza Siapkan Program Satu Desa Satu Sarjana Mulai 2027

Kamis, 25 Juni 2026 - 16:09 WIB

TP PKK Lampung Isi Tahun Baru Islam dengan Pengajian dan Aksi Sosial untuk Anak Panti

Berita Terbaru