JOGJAOKE.COM, Jogja – Pernyataan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Achmad Nurmandi, mendadak jadi perhatian publik usai secara terbuka menolak keterlibatan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di tengah dorongan pemerintah agar perguruan tinggi ikut mengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), UMY memilih mengambil jarak.
“Ngapain lah kita ngurus-ngurus MBG, bukan urusan kita itu,” tegas Nurmandi saat ditemui di Ballroom Gedung UMY Student Dormitory, Sabtu (16/5/2026).
Nurmandi menegaskan penolakan itu bukan karena menentang program MBG yang digagas pemerintah. Namun, menurutnya, pengelolaan dapur dan distribusi makanan bukanlah tugas utama perguruan tinggi.
“Menolak, nggak mau saya. Ngurus kampus aja pusing kok ngurus MBG,” katanya lugas.
Ia menilai kampus seharusnya fokus pada pendidikan, riset, dan pengembangan akademik, bukan menjalankan fungsi operasional layanan pangan.
Menurut Nurmandi, meski kampus memiliki fasilitas memadai, hal itu tidak otomatis membuat perguruan tinggi wajib terlibat dalam program MBG.
“Walaupun kita punya fasilitas, kami menganggap itu bukan bidangnya kampus,” ujarnya.
Sikap tegas UMY itu memunculkan perdebatan baru soal batas peran kampus dalam program-program strategis pemerintah di luar sektor pendidikan.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mendorong kampus-kampus di Indonesia agar memiliki minimal satu dapur MBG atau SPPG.
Bahkan, ia berharap kebutuhan bahan pangan program tersebut dapat dipasok dari lingkungan sivitas akademika masing-masing.
Langkah itu disebut sebagai upaya membangun ekosistem pangan bergizi berbasis pendidikan dan masyarakat.
Di sisi lain, polemik keterlibatan kampus dalam pengelolaan MBG mulai mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Komisi X DPR RI dikabarkan bakal memanggil Kemendiktisaintek untuk meminta penjelasan terkait alasan perguruan tinggi diberi ruang mengelola dapur MBG.
Pernyataan keras Rektor UMY kini menjadi bahan perbincangan luas dan dinilai membuka diskusi besar soal arah kebijakan pendidikan dan beban baru kampus di era pemerintahan saat ini. (waw)
