JOGJAOKE.COM, Tren keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa periode terakhir. Peningkatan ini terlihat dari bertambahnya jumlah perempuan yang berhasil masuk ke lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meski demikian, kenaikan tersebut masih berlangsung bertahap dan belum mendekati angka ideal keterwakilan.
Guru Besar Ilmu Gender dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Nur Azizah, M.Si., menilai bahwa secara historis keterwakilan perempuan memang mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut masih cenderung landai dan belum menunjukkan lonjakan signifikan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.
“Jika dilihat dari riwayatnya, keterwakilan perempuan memang semakin membaik. Persentasenya meningkat, meskipun tidak signifikan dan cenderung landai. Saat ini berada di kisaran 20 persen. Itu sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, tetapi jika dibandingkan dengan harapan, tentu masih belum optimal,” ujar Prof. Azizah, Selasa (28/4).
Capaian sekitar 20 persen perempuan di legislatif perlu dipahami dalam konteks kebijakan kuota 30 persen. Kebijakan tersebut hanya mengatur keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan, sehingga tidak secara otomatis menjamin keterpilihan di parlemen.
“Kuota 30 persen itu berlaku pada tahap pencalonan, bukan hasil akhir. Artinya, partai wajib mencalonkan minimal 30 persen perempuan, tetapi tidak ada jaminan mereka akan terpilih. Banyak yang akhirnya tidak lolos. Jadi ketika yang terpilih sekitar 20 persen, itu sudah menunjukkan kemajuan, meskipun belum maksimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai peningkatan ini juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya perempuan yang berani terjun ke dunia politik. Partisipasi perempuan yang semakin luas, baik di ranah legislatif maupun eksekutif, menjadi indikator meningkatnya kesadaran politik perempuan di Indonesia.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keragaman latar belakang perempuan. Dalam banyak kasus, keterpilihan perempuan masih didominasi oleh figur yang memiliki kedekatan dengan elite politik.
“Kalau kita lihat siapa yang terpilih, memang beragam, tetapi banyak juga yang berasal dari lingkungan keluarga pejabat, seperti istri atau kerabat tokoh politik. Sementara perempuan dari masyarakat umum memiliki semangat tinggi, tetapi yang benar-benar terpilih masih sangat sedikit,” tambahnya.
Kondisi ini, menurutnya, membuat kompetisi politik cenderung berputar pada lingkaran yang sama, sehingga peluang bagi perempuan dari latar belakang non-elite menjadi lebih terbatas.
“Persaingan sering kali terjadi di lingkungan yang sama. Bukan berarti perempuan dari masyarakat tidak ada, tetapi untuk bisa terpilih itu sangat sulit. Bahkan aktivis perempuan dari masyarakat sipil hampir tidak ada yang berhasil masuk,” tegasnya.
Dengan demikian, meskipun tren keterwakilan perempuan di politik Indonesia menunjukkan peningkatan, tantangan untuk mewujudkan representasi yang lebih inklusif dan merata masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diperhatikan. (LSI)
Sumber : Humas Umy
