JOGJAOKE.COM, YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong pengembangan pariwisata berbasis wilayah sebagai strategi pemerataan ekonomi dan penguatan peran masyarakat. Kebijakan ini mengemuka dalam Diskusi dan Halal Bihalal Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Kampung Wisata yang digelar di Yogyakarta, Jumat (10/4).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, menyatakan keterbatasan ruang di Kota Yogyakarta menjadi tantangan dalam menarik investasi pariwisata skala besar. Namun, kondisi tersebut dinilai sebagai peluang untuk mengalihkan fokus pembangunan ke sektor berbasis masyarakat.
“Investasi jangan lagi terpusat pada sektor besar, tapi diarahkan ke kampung wisata dan Pokdarwis agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Kadri, arah kebijakan pariwisata saat ini harus menyesuaikan dengan tren wisata berbasis pengalaman. Konsep “what to see, what to buy, what to eat, dan what to do” menjadi pendekatan utama dalam meningkatkan daya tarik destinasi berbasis kampung.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan asosiasi seperti ASITA dan PHRI, guna memperkuat ekosistem pariwisata melalui paket wisata terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong revitalisasi kampung wisata sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata berbasis wilayah.
Saat ini, terdapat 46 kampung wisata yang berada di bawah binaan Pokdarwis. Pemerintah menargetkan peningkatan status kampung wisata dari rintisan hingga mandiri melalui penguatan branding dan packaging produk wisata.
“Kampung wisata akan kita dorong naik kelas. Ini menjadi tantangan bersama agar lebih banyak yang bisa mandiri,” ujarnya.
Daning juga menyoroti potensi kunjungan kerja yang mencapai ratusan tamu setiap tahun sebagai peluang untuk memperluas pasar kampung wisata. Untuk itu, sinergi dengan perangkat daerah dan sektor swasta dinilai penting dalam menciptakan paket wisata yang kompetitif.
Dari sisi pelaku, perwakilan Pokdarwis Klitren, Didi Aris Hermanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menginisiasi berbagai kegiatan berbasis komunitas, salah satunya melalui program Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman.
Program tersebut melibatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas seperti senam bersama, pertunjukan seni, hingga kolaborasi dengan musisi lokal yang digelar rutin setiap minggu.
“CFD ini menjadi wadah untuk menampilkan potensi kampung, baik seni tari, musik, maupun aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Secara politik kebijakan, langkah ini menunjukkan pergeseran strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dari pendekatan pariwisata terpusat menuju model desentralisasi berbasis komunitas. Pemerintah berharap, pengembangan kampung wisata dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing pariwisata daerah. (Aga)
