JOGJAOKE.COM, LAMPUNG UTARA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, dan pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 di Gedung Pusiban Agung Kotabumi, Lampung Utara, Kamis (26/3/2026).
Gubernur Mirza menyampaikan ketiga sektor tersebut dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita satukan komitmen untuk mengoptimalkan potensi lokal sebagai mesin pertumbuhan utama pembangunan daerah, melalui penguatan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Saya yakin Lampung Utara akan semakin membuktikan dirinya sebagai pusat pertumbuhan yang maju dan sejahtera,” ujar Gubernur Mirza.
Menurut Mirza, peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi utama pembangunan. Kabupaten Lampung Utara sendiri memiliki potensi besar di berbagai komoditas seperti ubi kayu, jagung, padi, kedelai, kopi, karet, dan pisang yang perlu dikelola secara optimal.
“Kita membutuhkan SDM yang terampil dan produktif agar mampu mengelola potensi tersebut dan meningkatkan nilai tambah bagi petani dan perekonomian daerah,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga diminta memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah serta meningkatkan relevansi kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas, karena dari situlah lahir SDM unggul yang mampu bersaing dan menjawab kebutuhan pembangunan,” tegasnya.
Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung mencapai 73,98 atau kategori tinggi. Sementara IPM Lampung Utara berada di angka 72,28 dengan pertumbuhan 1,2 persen.
“Capaian ini harus terus kita dorong agar kualitas hidup masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Mirza.
Selain SDM, Mirza menyoroti pentingnya penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan nilai tambah serta memperkuat daya saing produk lokal.
“Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi para petani,” katanya.
Di sisi lain, percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Infrastruktur yang baik dinilai akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses pasar yang lebih luas.
Pada 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 79,79 persen, sementara jalan Kabupaten Lampung Utara sebesar 46,67 persen. Khusus ruas jalan provinsi sepanjang 156,328 kilometer di Lampung Utara, tingkat kemantapannya mencapai 93,58 persen.
“Kondisi ini harus terus kita tingkatkan agar konektivitas antarwilayah semakin baik dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Mirza.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran Rp1,98 miliar untuk penanganan jalan desa, Rp40,52 miliar untuk perbaikan 5,39 kilometer jalan provinsi, serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan satu jembatan di Lampung Utara.
“Kami berkomitmen terus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Dalam mendukung pembangunan desa, Pemprov Lampung juga menghadirkan Program Desaku Maju untuk memberikan nilai tambah dan memperkuat ekosistem ekonomi berbasis desa sekaligus peningkatan kesejahteraan petani.
Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut pada Tahun 2026 ini, untuk seluruh kabupaten/kota. Di antaranya, penyediaan Pupuk Organik Cair (POC), mesin dryer dan pelatihan vokasi.
“Program Desaku Maju kami hadirkan untuk memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan produktif,” ujarnya.
Mirza menyebut Desa Wonomarto di Lampung Utara menjadi desa percontohan yang berhasil meningkatkan pendapatan BUMDes dan produksi pertanian melalui program tersebut.
“Dengan bantuan POC ini, produksi pertanian di Desa Wonomarto khususnya pada komoditas padi, jagung dan singkong meningkat 30 persen dan dukungan dryer juga memberikan nilai tambah,” katanya.
Program ini juga terintegrasi dengan program nasional yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami akan memfasilitasi kerja sama antara BUMDes dan program MBG agar desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan secara langsung,” jelasnya.
Ia menambahkan, desa-desa dengan potensi pertanian, perikanan, dan hortikultura harus mulai mempersiapkan diri untuk mengambil peluang tersebut.
“Kami ingin perputaran ekonomi dari program nasional benar-benar dirasakan oleh petani dan pelaku UMKM di desa itu sendiri,” katanya.
Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan Provinsi Lampung tercatat turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara Lampung Utara pada 2025 mencatat angka kemiskinan 15,78 persen, turun 1,14 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Penurunan ini menjadi sinyal positif, namun kita harus terus bekerja keras agar angka kemiskinan dapat ditekan lebih signifikan,” ujar Mirza.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada 2027 agar lebih efektif dan terarah.
“Berbagai capaian ini menjadi modal penting bagi kita untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada tahun 2027, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Mirza juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
“Kolaborasi tanpa integritas tidak akan menghasilkan kinerja dan kepercayaan publik yang tinggi. Oleh karena itu, setiap tahapan perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip good governance, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan taat pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus realistis dan berbasis kemampuan fiskal daerah, serta fokus pada program yang berdampak luas bagi masyarakat.
Sebagaimana arahan Presiden pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 kepada seluruh kepala daerah, diingatkan tentang pentingnya perencanaan yang realistis dan berbasis kemampuan fiskal daerah.
“Maka kita perlu menetapkan prioritas secara bijak, fokus pada program yang berdampak luas, serta menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya,” ujarnya.
Mirza mengajak seluruh pihak untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mari kita buktikan bahwa perencanaan yang kita susun hari ini adalah pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampung Utara dan Provinsi Lampung,” pungkasnya.(LSI)
Sumber : Adpim
