JOGJAOKE.COM, Sleman – Seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmen kuat menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kolaborasi presisi bersama Polda DIY, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait.
Komitmen itu ditegaskan dalam forum koordinasi lintas sektor sebagai langkah konkret mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (12/2).
Kepala KPPG Region DIY Harosno Budi Waluyo mengapresiasi dukungan Polda DIY dalam mengawal program strategis tersebut.
“MBG adalah hak anak Indonesia. Dengan koordinasi yang lebih presisi, kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas layanan, mulai dari rantai pasok, proses produksi, hingga distribusi makanan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (16/2).
Ia menegaskan, sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar program berjalan tepat sasaran dan aman.
Saat ini, tercatat 385 SPPG siap beroperasi di DIY, dengan 323 unit telah aktif melayani masyarakat. Setiap SPPG dibatasi maksimal 3.000 penerima manfaat.
“Ke depan, dengan bertambahnya jumlah SPPG, setiap unit akan melayani lebih sedikit penerima manfaat. Proses produksi dan distribusi lebih terkendali, sehingga risiko keamanan pangan bisa ditekan,” tegas Harosno.
Komitmen itu merupakan tindak lanjut dari Diskusi Panel kolaboratif antara Polda DIY, Dinas Kesehatan DIY, serta KPPG DIY dan Jateng selatan.
Kepala Dinas Kesehatan DIY dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H. menekankan pentingnya pemenuhan Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Tujuan MBG ini sangat baik, sehingga harus kita dukung bersama. Kunci utamanya adalah pemenuhan syarat higiene sanitasi agar makanan benar-benar aman bagi penerima manfaat,” jelasnya.
Ia memaparkan, pada 2025 tercatat 23 kasus kecurigaan keracunan makanan.
Namun angka itu turun drastis menjadi tiga kasus setelah banyak SPPG mengantongi SLHS.
“Tahun ini hanya tiga kasus dan semoga tidak bertambah. Ini bukti penerapan SOP dan standar higiene sanitasi berdampak nyata,” katanya.
Meski begitu, ia mengakui masih ada tantangan, seperti pemahaman sistem OSS dan SLHS yang relatif baru bagi penyedia layanan.
“Kami terus lakukan pendampingan agar seluruh SPPG memenuhi standar dan program MBG benar-benar memberi manfaat optimal,” pungkasnya.
(waw)
