JOGJAOKE.COM, Kota Bekasi – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menghadiri Rapat Kerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Kota Bekasi dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menuntaskan status Open Defecation Free (ODF) di seluruh wilayah Kota Bekasi pada tahun 2027.
ODF secara harfiah berarti kondisi wilayah yang sudah bebas dari praktik buang air besar sembarangan, di mana seluruh masyarakat telah memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi yang layak, aman, dan sehat. Status ini menjadi salah satu indikator utama terwujudnya lingkungan permukiman yang bersih serta kota yang sehat.
Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan bahwa BKM memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, sekaligus menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah dan lurah dalam menyelesaikan persoalan dasar lingkungan permukiman.
“BKM tidak hanya berperan dalam perencanaan, tetapi juga pelaksanaan dan pengawasan program di tingkat lingkungan. Karena itu, kinerja BKM sangat menentukan keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat,” ujar Tri Adhianto.
Ia menyoroti bahwa selama ini BKM telah berkontribusi dalam berbagai program penataan lingkungan, seperti pembangunan dan perbaikan sarana sanitasi, pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga penataan taman lingkungan dan ruang terbuka publik.
Namun demikian, Wali Kota menegaskan masih terdapat persoalan sanitasi yang harus segera diselesaikan, khususnya penggunaan WC helikopter, yaitu fasilitas buang air besar yang langsung membuang limbah ke sungai atau saluran air, yang hingga kini masih ditemukan di beberapa wilayah Kota Bekasi.
“Ini persoalan horizontal yang harus kita tangani bersama. Sampai hari ini masih ada warga yang menggunakan WC helikopter. Kita harus clean. Di Jatirahayu saja masih tercatat 47 lokasi. Selesaikan dulu WC tersebut, selesaikan dulu ODF-nya,” tegasnya.
Sebagai bagian dari target Kota Bekasi sehat tahun 2027, Wali Kota meminta BKM untuk memfokuskan program kerja pada tiga prioritas utama, yakni penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pembangunan dan perawatan taman lingkungan, serta penyediaan fasilitas WC dan sanitasi layak bagi warga.
Ia juga menekankan pentingnya penataan kembali perencanaan kerja BKM agar lebih terukur, tepat sasaran, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Mulai susun kembali rencana pekerjaan BKM dengan memperkuat sinergi bersama LPM dan lurah. Dengan kolaborasi yang solid, pelaksanaan program di lapangan akan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan,” pungkas Wali Kota. (nr)
Sumber : Diskominfostandi
