Kemendagri dan Pemkab Bogor Siapkan Pengaturan Lalu Lintas Jelang Rakornas 2026

Jumat, 30 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Bogor — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas seiring pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang akan digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).

Kegiatan nasional ini akan dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Kehadiran ribuan peserta tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan menuju kawasan Sentul dan sekitarnya.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan aparat terkait telah menyiapkan pengaturan lalu lintas guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat. Bima menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi telah dilakukan agar dampak kemacetan dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk memastikan pengaturan lalu lintas agar meminimalisir terjadinya kemacetan,” ujarnya.

Pengaturan tersebut akan didukung oleh personel gabungan dari berbagai unsur di lapangan. “[Akan ada] penambahan-penambahan personel, baik personel dari kepolisian, TNI, Satpol PP, maupun Dishub (Dinas Perhubungan) [di titik-titik tertentu],” kata Bima.

Meski berbagai langkah telah disiapkan, ia mengakui bahwa aktivitas warga tetap berpotensi terdampak. Karena itu, pemerintah menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengajak masyarakat untuk menyesuaikan rencana perjalanan.

“Kami memohon maaf [kepada warga yang mungkin terdampak] dan agar warga bisa menyesuaikan waktu dan rute perjalanan selama kegiatan berlangsung,” tuturnya.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tetap diupayakan berjalan seiring dengan kenyamanan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.(Ls)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Talk Show BPSDM, Kemendagri Soroti Integritas di Tengah Godaan Kekuasaan
Wamendagri Minta Praktik Lingkungan Berbasis Masyarakat Direplikasi di Daerah
Pemulihan Faskes Pascabencana, RS dan Puskesmas di Sumatera Kembali Normal
Satgas PRR Genjot Pendataan Huntap, 39 Ribu Unit Dibutuhkan di Sumatera
Wamendagri Ribka Haluk: Tata Kelola Kesehatan Jadi Kunci Sukses Program CKG di Papua
DPRD Diminta Perkuat Pengawasan Transformasi Birokrasi dan Program Presiden
Wamendagri Bima Arya: Program Nasional Harus Jadi Pengungkit Kemajuan Daerah
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Segera Klasifikasikan Data Huntap Pascabencana

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 16:55 WIB

Talk Show BPSDM, Kemendagri Soroti Integritas di Tengah Godaan Kekuasaan

Jumat, 17 April 2026 - 16:47 WIB

Wamendagri Minta Praktik Lingkungan Berbasis Masyarakat Direplikasi di Daerah

Jumat, 17 April 2026 - 14:00 WIB

Pemulihan Faskes Pascabencana, RS dan Puskesmas di Sumatera Kembali Normal

Kamis, 16 April 2026 - 18:04 WIB

Satgas PRR Genjot Pendataan Huntap, 39 Ribu Unit Dibutuhkan di Sumatera

Kamis, 16 April 2026 - 17:56 WIB

Wamendagri Ribka Haluk: Tata Kelola Kesehatan Jadi Kunci Sukses Program CKG di Papua

Berita Terbaru