JOGJAOKE.COM, Kota Bekasi– Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyampaikan keprihatinannya atas musibah banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bekasi dalam beberapa hari terakhir. Ia menilai banjir tersebut dipicu oleh anomali cuaca berupa curah hujan ekstrem yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2026. Hujan deras yang mengguyur Kota Bekasi sejak pagi hingga malam hari pada Kamis menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat, hingga pukul 21.00 WIB genangan air terjadi di berbagai kecamatan dengan ketinggian mulai dari 5 sentimeter hingga mencapai 150 sentimeter.
Latu menjelaskan, terdapat dua faktor utama penyebab banjir di Kota Bekasi. Pertama, banjir kiriman dari hulu Sungai Cileungsi dan Cikeas. Kedua, curah hujan dengan intensitas tinggi atau ekstrem seperti yang terjadi saat ini.
“Untuk banjir yang terjadi sekarang, saya menilai salah satu penyebab utamanya adalah buruknya sistem drainase di Kota Bekasi. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur tidak diimbangi dengan pembangunan drainase yang memadai,” ujar Latu.
Ia menambahkan, kondisi drainase baik di lingkungan permukiman maupun di sepanjang jalan utama masih jauh dari ideal. Padahal, Kota Bekasi telah memiliki regulasi terkait sistem drainase yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase.
“Perda ini mengatur mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, hingga sanksi bagi pelanggar, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bebas genangan dan sehat. Namun, jika melihat kondisi saat ini, penerapan perda tersebut belum sepenuhnya menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi,” katanya.
Menurut Latu, fakta bahwa Kota Bekasi hingga kini masih kerap dilanda banjir menunjukkan bahwa pembangunan drainase belum berjalan optimal sesuai regulasi yang ada.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi itu menekankan agar arah pembangunan kota ke depan lebih difokuskan pada upaya penanggulangan banjir. Ia menyebut persoalan banjir sebagai pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan.
“Kita memang membutuhkan pembangunan untuk memperindah Kota Bekasi, seperti taman dan destinasi wisata, termasuk wisata air. Namun jangan lupa, persoalan mendasar kita adalah banjir, yang sudah menjadi momok bagi masyarakat karena menimbulkan trauma psikologis serta kerugian material dan immaterial yang tidak sedikit,” tegasnya.
Oleh karena itu, Latu mendesak Pemerintah Kota Bekasi agar menetapkan penanggulangan banjir sebagai prioritas utama pembangunan, baik melalui perbaikan dan normalisasi drainase, pembangunan polder air, maupun perencanaan infrastruktur lain yang mendukung pengendalian banjir.
“Harapannya, di akhir masa pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, persoalan banjir ini sudah dapat ditangani dengan baik. Itu menjadi harapan kita bersama,” pungkasnya. (*)
