JOGJAOKE.COM, Kulonprogo – Kebijakan Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) mengenakan pakaian dinas harian berwarna biru setiap Selasa mulai Januari 2026 menuai kritik tajam.
Warna biru yang dipilih memunculkan dugaan politisasi birokrasi karena identik dengan Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang kini dipimpin Agung sebagai Ketua DPW PAN DIY.
“Ini kebijakan yang mengundang tanda tanya besar,” ujar sejumlah kalangan yang menyoroti langkah tersebut.
Kritik keras disampaikan anggota DPRD DIY asal Kulon Progo, Akhid Nuryati. Ia menyebut kebijakan itu egoistis karena membebani ASN.
“Itu kebijakan egois, ASN diwajibkan pakai seragam biru muda, tapi tidak ada alokasi anggarannya. Wajib kok disuruh beli sendiri,” sentil Akhid, Selasa (30/12).
Menurutnya, kebijakan seragam seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan pegawai, bukan sekadar simbolik.
Sorotan juga datang dari wakil rakyat yang akrab disapa Tiwuk.
Ia mengaitkan kebijakan warna seragam dengan sejumlah keputusan lain yang dinilai janggal, termasuk warna Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Wates.
“Kalau dikaitkan dengan Keraton Jogja, warna keraton itu pareanom hijau dan kuning, bukan hijau dan biru,” kritiknya.
Ia juga menyoal penghapusan Batik Geblek Renteng sebagai identitas ASN Kulon Progo.
“Geblek Renteng itu hasil kajian panjang dan mengandung filosofi gotong royong,” tegasnya.
Tiwuk bahkan membandingkan kepemimpinan Agung-Ambar dengan pendahulunya, Hasto Wardoyo.
“Agung-Ambar baru berucap, Pak Hasto sudah berbuat nyata untuk rakyat,” katanya blak-blakan.
Ia mencontohkan kebijakan pengobatan gratis yang diluncurkan Hasto sejak 100 hari pertama menjabat.
“Cukup bawa KTP atau KK, masyarakat bisa berobat gratis. Itu terobosan nyata,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Ketua DPD Golkar Kulon Progo 2020–2025, Suharto, yang juga pernah mengusung Agung-Ambar.
Ia menilai kebijakan seragam biru muda berpotensi menjadi politisasi birokrasi. “Seharusnya lebih bijak, karena biru itu identik dengan PAN,” kata Suharto.
Anggota DPRD Kulon Progo Maryono pun menegaskan, “Pak Agung itu Bapaknya Kulon Progo, bukan Bapaknya PAN,” sindirnya, menutup deretan kritik terhadap kebijakan tersebut.(*)
