Perkuat PAD, Mendagri Minta Pemda di Sultra Hidupkan UMKM dan Sektor Swasta

Rabu, 27 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Kendari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama sektor swasta dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) maupun pada tingkat kabupaten/kotanya. Apalagi, data menunjukkan struktur fiskal pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sultra masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, dengan capaian PAD yang belum optimal.

“Nah, intinya adalah dari profil yang tadi kita lihat, Sulawesi Tenggara itu semuanya didominasi oleh transfer pusat. PAD hanya tingkat provinsi dan Kota Kendari yang agak lumayan,” kata Mendagri kepada awak media pada Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra 2025, di Hotel Claro, Kota Kendari, Rabu (27/8/2025).

Menurut Mendagri, ketergantungan tersebut menjadi tantangan tersendiri. Apalagi sebagian besar transfer pusat digunakan untuk belanja pegawai dan operasional, di samping pemenuhan standar pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

“Oleh karena itu, tadi saya sampaikan, intinya adalah yang harus hidupkan swasta, UMKM, yang mikro, yang sedang, termasuk investor besar harus diberikan kemudahan. Sulawesi Tenggara tidak akan pernah bisa melompat, saya berani jamin, kalau seandainya Pendapatan Asli Daerah-nya tidak naik melewati transfer pusat,” ungkapnya.

Mendagri menjelaskan, capaian PAD yang mampu melampaui transfer pusat akan menjadi tanda kemajuan besar bagi Sultra. Sebaliknya, rendahnya PAD menunjukkan sektor swasta belum berkembang dan perlu digerakkan. Karena itu, Pemda perlu aktif menjalin komunikasi dengan Kadin, mendengar kebutuhan para pelaku usaha, serta berdiskusi mengenai potensi daerah yang bisa dikembangkan.

“Kuncinya adalah menghidupkan swasta. Nah, untuk menghidupkan swasta ini, menurut saya, para pengusaha mereka punya insting bisnis, sudah ada salurannya, ada organisasinya, Kadin. Manfaatkan Kadin semaksimal mungkin, harus berikan kemudahan pada mereka buat dialog,” imbuhnya.

Ia menekankan pentingnya Pemda mendengar ide-ide dari para pengusaha yang tergabung dalam Kadin. Berbagai potensi yang dimiliki Sultra, baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun jasa, perlu dihidupkan. Selanjutnya, hal ini harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang memberi ruang tumbuh bagi dunia usaha.

“Nah, kemudian itu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan, pengambil kebijakan. Entah insentif, entah namanya kemudahan izin secepat mungkin, apa pun juga yang diminta pengusaha itu, sepanjang sesuai aturan koridor, cepat berikan. Kuncinya di situ, swastanya hidup,” tandasnya.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Sekjen Kemendagri Serukan Kerja Keras Pemda untuk Kendalikan Inflasi
Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Bahas Isu Kebangsaan
Ajang SPEKIX 2025 Usung Semangat Kebersamaan dan Lingkungan Ramah Difabel
Pengelolaan BUMD Harus Profesional, Transparan, dan Berintegritas, Tegas Kemendagri
Wamendagri Bima : Penyesuaian TKD Dilakukan Berdasarkan Dialog dan Data Fiskal Daerah
Tasikmalaya Jadi Lokasi Strategis Monitoring Program Imunisasi Zero Dose Nasional
Kemendagri Siapkan Langkah Konkret Kawal PSEL, Fokus pada Kesiapan Daerah
Mendagri: Perluasan Akses Pendidikan Kedokteran dan Penguatan RSUD Kunci Sukses Program PPDS

Berita Terkait

Senin, 6 Oktober 2025 - 17:09 WIB

Sekjen Kemendagri Serukan Kerja Keras Pemda untuk Kendalikan Inflasi

Minggu, 5 Oktober 2025 - 14:59 WIB

Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Bahas Isu Kebangsaan

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 20:33 WIB

Ajang SPEKIX 2025 Usung Semangat Kebersamaan dan Lingkungan Ramah Difabel

Jumat, 3 Oktober 2025 - 20:19 WIB

Pengelolaan BUMD Harus Profesional, Transparan, dan Berintegritas, Tegas Kemendagri

Jumat, 3 Oktober 2025 - 20:16 WIB

Wamendagri Bima : Penyesuaian TKD Dilakukan Berdasarkan Dialog dan Data Fiskal Daerah

Berita Terbaru