JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Upaya menekan angka stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai tidak cukup jika hanya bertumpu pada intervensi pemerintah. Peran keluarga, khususnya kepala keluarga, menjadi penentu utama keberhasilan program penanganan stunting. Tanpa kesadaran bersama di tingkat rumah tangga, bantuan negara berisiko tidak tepat guna dan gagal memenuhi kebutuhan gizi anak.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan, praktik egoisme dalam keluarga harus diakhiri jika persoalan stunting ingin ditangani secara serius. Ia mengungkapkan, masih dijumpai kasus bantuan penanganan stunting, baik berupa uang tunai maupun bahan pangan, tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan tumbuh kembang anak.
Dalam sejumlah keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, bantuan yang semestinya difokuskan pada pemenuhan gizi anak justru dialihkan untuk kebutuhan lain. “Bantuan itu tujuannya jelas, untuk anak. Jika kemudian digunakan untuk hal-hal lain, seperti merokok, dampaknya sangat merugikan keluarga itu sendiri,” ujar Eko.
Menurut dia, perilaku tersebut bukan hanya menghambat pertumbuhan anak, tetapi juga memperpanjang persoalan stunting yang seharusnya bisa dicegah sejak dini. Karena itu, penanganan stunting harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, melalui kesadaran orang tua akan pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang tepat, serta penggunaan bantuan secara bertanggung jawab.
Selain peran keluarga, Eko menilai dukungan lingkungan sekitar juga krusial. Keterlibatan kader kesehatan, pengurus kampung, hingga perangkat kelurahan dibutuhkan agar program penanganan stunting berjalan efektif dan benar-benar menyentuh sasaran.
Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah disebut telah menunjukkan komitmen dengan memperkuat dukungan anggaran. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, disepakati alokasi Rp 100 juta untuk setiap kelurahan di Kota Yogyakarta.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 4,5 miliar dan diperuntukkan khusus bagi penanganan stunting. Dana tersebut akan digunakan untuk penyediaan makanan sehat bagi balita, ibu hamil, hingga calon pengantin yang membutuhkan perhatian khusus. “Bismillah, tahun 2026 kita alokasikan Rp 100 juta per kelurahan. Anggaran ini 100 persen untuk mengatasi stunting,” kata Eko. (ihd)
